Rabu, 21 Mei 2014

Politik dan Strategi Nasional

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL 
Disini saya akan menyediakan rangkuman berita terbaru dari dunia politik bagaimana para calon presiden dan wakil presiden menyiapkan strategi nasional untuk Indonesia
VIVAnews - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bertekad meningkatkan pendapatan per kapita rakyat Indonesia, dari Rp 35 juta menjadi minimal Rp60 juta per tahun. Itu merupakan salah satu visi dan misi mereka yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Upaya peningkatan pendapatan per kapita itu, menurut Prabowo-Hatta, dapat dicapai dengan strategi pertumbuhan ekonomi tinggi  berkualitas melalui peningkatan pertumbuhan melalui sektor produksi. Maka bisa dicapai keseimbangan optimal dengan pertumbuhan yang dipicu konsumsi.

Dalam visi dan misi setebal sembilan halaman, yang telah diunggah ke situs resmi KPU, Prabowo-Hatta juga akan meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya (menurunkan Indeks Gini dari 0,41 menjadi 0,31) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari sekitar 75 menjadi 85.

Dalam visi dan misi yang ditandatangani Prabowo di atas meterai seharga Rp6000, juga disampaikan pasangan ini akan menciptakan 2 juta lapangan kerja per tahun. Penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui perbaikan regulasi dan infrastruktur untuk industri pengolahan yang padat karya seperti tekstil, sepatu dan alas kaki, elektronik dan lainnya.

Prabowo-Hatta juga menyampaikan akan membuka lahan pertanian baru. Sementara Badan Usaha Milik Negara yang memiliki nilai strategis bagi perekoonomian bangsa akan dijadikan Prabowo-Hatta sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi.

Prabowo-Hatta juga menyampaikan akan membangun industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional. Prabowo-Hatta akan melakukannya dengan:

A. Melaksanakan reformasi pengelolaan sumber daya alam mulai dari mineral, batu bara, minyak, gas, kehutanan hingga kelautan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. Mempercepat pengembangan industri hilir pengolahan sumber daya mineral, batu bara, minyak, gas, kehutanan hingga kelautan bagi sebesar-besanya kemakmuran rakyat.

C. Melanjutkan renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan umum dan migas yang belum cukup berkeadilan dan memprioritaskan kontrak-kontrak yang telah berakhir untuk entiitas bisnis nasional, dikombinasikan dengan instrumen yang menjadi otoritas pemerintah pusat.

D. Meningkatkan pembangunan dan daya saing dari industri hilir kelapa sawit, karet, kakao, bubur kayu dan kertas dan produk primer lainnya untuk meningkatkan keterkaitan sektoral antara pertanian, sektor primer dan industri.

Visi Jokowi-JK
Sementara itu, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam visi dan misi mereka, menyampaikan komitmen mengembangkan industri manufaktur melalui pengolahan sumber daya alam yang selama ini diekspor dalam bentuk bahan mentah. 

Dalam visi dan misi setebal 42 halaman yang juga telah diunggah ke situs resmi KPU, Jokowi-JK juga menyampaikan tentang pengurangan kandungan impor dalam industri manufaktur Indonesia secara bertahap. Keduanya juga akan melakukan pengembangan terhadap 5 hingga 7 sentra industri baru di luar Jawa.  

Jokowi-JK juga akan memproteksi Hak Atas Kekayaan Intelektual dan melakukan promosi produk manufaktur nasional. Pengembangan industri kecil menengah serta koperasi untuk meningkatkan nilai tambah juga disampaikan Jokowi-JK.

Jokowi-JK juga akan memfasilitasi kemitraan antara industri dan perguruan tinggi, dalam kerjasama penelitian dan pengembangan pengetahuan dan teknologi. Itu dilakukan agar dapat diaplikasikan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.
 
Jika terpilih, Jokowi-JK juga akan memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal untuk mempromosikan HAKI nasional di pasar global. (ren)


Aliansi Kerakyatan Indonesia Raya Deklarasi Dukung Capres Prabowo



Bandung - Aliansi Kerakyatan Indonesia Raya (Alkadira) menyatakan dukungannya untuk calon presiden (Capres) Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diklaim mewakili hampir seluruh elemen masyarakat.

Alkadira sendiri terdiri dari berbagai macam gabungan organisasi di Indonesia seperti Koalisi Mahasiswa Nasional, Lembaga Advokasi Kesehatan Masyarakat, Forum Aktivis 80-90, dan Pusat Kajian Kebijakan Sumatera Selatan. Front Daulat Rakyat, Epicentra Strategic dan lainnya.

Menurut Ketua Umum Alkadira M Ali Ridho, deklarasi dukungan untuk Prabowo ini untuk memenangkan pemimpin nasional yang dapat mengintegrasikan dan membumikan konsep pemikiran dengan tindakan strategis, taktis dan praksis yang terukur.

"Banyak keputusan yang kami putuskan karena kami mengetahui visi misi Prabowo yang mampu menjadikan negara ini kembali menjadi macan Asia," ujarnya di salah satu rumah makan di Jalan Lengkong, Bandung, Senin (19/5/2014).

Ada tiga pernyataan yang dideklarasikan Alkadira. Pertama yakni menentukan pilihan politik sebagai bentuk perjuangan demokrasi dengan mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. Kedua, memenangkan Prabowo menjadi presiden Indonesia ketujuh sebagai pilihan dan kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Ketiga mengawal kepemimpinan sekaligus sebagai mitra kritis Prabowo sebagai presiden Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang kuat dan bermartabat.

"Ini langkah awal kita. Bandung ini titik awal, selanjutnya akan digelar deklarasi serupa di berbagai wilayah di Indonesia," kata dia.

Tak hanya deklarasi, Alkadira juga mengaku akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mulai dari kalangan menengah hingga ke pelosok "Seperti tagline 'Garuda di Dadaku'. Itu menggambarkan bahwa kita akan merangkul masyarakat dengan hati. Sampai ke kader-kader PKK," ungkapnya.


Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Alkadira, Maryatno, menilai, dukungan mereka terhadap Prabowo karena Prabowo mandiri dan bukan boneka ketua umum partai.

"Kita tidak mau punya pemimpin yang disetir. Kita ingin presiden yang gagah, bukan boneka," tegas Maryatno.

Sumber: 
http://politik.news.viva.co.id/pemilu2014/news/read/506090-prabowo-hatta-janji-pendapatan-per-kapita-ri-bertambah-rp25-juta
http://news.detik.com/read/2014/05/19/172845/2586299/486/2/aliansi-kerakyatan-indonesia-raya-deklarasi-dukung-capres-prabowo

Selasa, 20 Mei 2014

Kasus Multidimensional Indonesia

KRISIS MULTIDIMENSIONAL INDONESIA

Krisis nilai tukar yang dialami oleh bangsa Indonesia pada periode Juni 1998, telah
membawa akibat yang sungguh diluar perkiraan siapapun, bahkan tak
pula prediksi para ahli. Krisis tersebut, pada kisah lanjutannya berkembang
dan meluas mencapai krisis multidimensional; ekonomi, politik, sosial,
budaya dan kemudian: identitas bangsa.

Kemudian krisis ekonomi yang ditandai kesulitan memperoleh bahan
pokok dan kesempatan kerja (sebagai akibat banyaknya perusahaan yang harus
gulung tikar dikarenakan krisis hutang akibat depresiasi rupiah yang amat tajam
dan mendadak), yang kemudian menjadi pemicu timbulnya gerakan mahasiswa yang
muncul bagaikan ribuan semut . Gerakan mahasiswa itu, kemudian mampu untuk
menciptakan kesadaran kolektif komponen bangsa yang lain, untuk menyadari
bahwa upaya mengatasi krisis ekonomi, haruslah diawali dengan reformasi di dalam
bidang politik.

Reformasi politik, yang semula diarahkan pada pembersihan pemerintahan dari
korupsi, kolusi dan nepotisme yang kemudian diakronimkan menjadi “KKN”,
ternyata tidak mendapat sambutan yang positif dari pemerintahan Presiden Soeharto
yang ketika itu berkuasa. Akibatnya, kekecewaan timbul sebab ketidak-responsif-an
pemerintah, malah membawa tuntutan yang sifatnya lebih mendesak; yakni
perlunya pergantian pimpinan pemerintahan dari Presiden Soeharto.
Gerakan mahasiswa, yang menggulirkan tuntutan pergantian pimpinan nasional
itu, akhirnya mampu untuk memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri, pada
tanggal 21 Mei 1998. Ketika itu, ratusan ribu mahasiswa menduduki Gedung
MPR/DPR untuk menyatakan tuntutannya.

Ternyata, pergantian pimpinan nasional tersebut, melahirkan suasana politik
yang hiruk pikuk. Tiba-tiba, semua orang ingin bicara dan didengar suaranya.
Termasuk dari mereka yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia rejim
masa lalu. Akibatnya banyak “bunglon politik” yang ikut bermain dalam kancah
politik Indonesia. Bermacam isu pula menjadi sasaran untuk dihembuskan pada
masyarakat. Diantara sekian banyak isu itu adalah tuntutan desentralisasi
kekuasaan dan pembagian keuangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan
daerah. Dengan berbagai cara tuntutan itu dimunculkan. Dalam kasus terakhir
di Aceh, bahkan sampai menggelar “SU MPR” (Sidang Umum Masyarakat Pejuang
Referendum) Aceh, sebagai media pengungkapan tuntutan masyarakat Aceh.
Khusus untuk hal itu, beragam ide yang ditawarkan sebagai solusi pun muncul,
dari sekadar menuntut pembagian keuangan yang lebih adil, tuntutan otonomi
yang lebih luas, tuntutan federalisasi, sampai ke tuntutan kemerdekaan.

Permasalahan Pusat dan Daerah
Pada dasarnya, permasalahan pusat dan daerah tersebut berdasar pada 3 pokok
permasalahan:
I. Permasalahan kekuasaan yang sentralistis. Pemerintahan Orde Baru,
dianggap sangat sentralistis dalam menjalankan kekuasaan. Banyak hal yang
ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dipandang
seakan-akan hanya sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah pusat. Akibatnya,
aspirasi daerah ditutup dengan mengedepankan justifikasi “stabilitas dan
kepentingan nasional”. Hal ini menimbulkan perasaan dehumanisasi pada masyar
akat di daerah.
II. Permasalahan pembagian keuangan. Dalam menjalankan kebijakan ekonomi,
pemerintah pusat selama Orde Baru juga sangat sentralistis. Sebagian besar
hasil-hasil yang didapat daerah, harus diserahkan kepada pemerintah pusat.
Dalam kasus Aceh misalnya, pada tahun anggaran 1998/999, 91,59% hasil-hasil
daerah diserahkan kepada pusat. Dengan demikian berarti daerah (Aceh) hanya
mendapat “tetesan” 8,41% dari hasil buminya sendiri. Fenomena itu, bukan
hanya terjadi di Aceh, tetapi juga di tempat-tempat lain Indonesia. Praktik
pemerintahan seperti itu, menimbulkan perasaan bahwa daerah seakan hanyalah
“sapi perahan” dari pemerintah pusat. Meskipun kenyataannya pemerintah pusat
memberikan “subsidi daerah otonom” (SDO) pada setiap Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), tetapi paradigma yang berlaku bahwa SDO tersebut
adalah “kebaikan hati” pemerintah pusat kepada daerah. Padahal, dana untuk
SDO tersebut, sebagian didapatkan dari daerah juga.
III. Permasalahan budaya. Pemerintah Orde Baru mengedepankan wawasan “budaya
nasional”. Meskipun dipropagandakan bahwa budaya daerah adalah kekayaan
budaya nasional, namun dalam praktiknya sering terjadi marjinalisasi
terhadap budaya daerah. Padahal, kendati sebagai negara kesatuan, Indonesia
terdiri dari ribuan budaya dari bermacam suku-suku bangsa. Bahkan, dari satu
suku bangsa, terdapat sub-sub kultur yang berbeda. Perbedaan budaya tersebut
membawa konsekuensi pada perbedaan atau keragamam paradigma dalam
menjalankan kekuasaan dan implementasi kebijakan. Kondisi itu, seakan
diabaikan dan dianggap tidak begitu penting. Bahkan dalam banyak kasus,
terjadi penyeragaman praktik budaya. Hal itu, menimbulkan resistensi yang
mendasar, karena budaya sesungguhnya tetap hidup dalam bawah sadar manusia,
tidak dapat dihilangkan dengan upaya penyeragaman.
Tuntutan Daerah.
Permasalahan Pusat dan Daerah seperti diuraikan diatas, terjadi selama
puluhan tahun. Pada kurun waktu tersebut, perasaan kecewa atas permasalahan
itu, dapat ditekan dan ditutup-tutupi dengan perilaku represif dari penguasa
waktu itu. Bahkan, pada daerah-daerah dengan tingkat resistensi yang tinggi,
pemerintah pusat harus pula melakukan operasi-operasi militer yang
mengakibatkan banyak tindakan-tindakan kekerasan yang dianggap melanggar hak
asasi manusia (HAM). Sehingga, permasalahan pusat dan daerah seperti
disebutkan diatas, semakin bertambah rumit dan membawa luka-luka yang cukup
mendalam pada daerah.

Akibatnya, ketika terjadi pucuk pimpinan kekuasaan, luka-luka dan kekecewaan
yang dipendam dan ditutup-tutupi selama puluhan tahun itupun meluap. Bahkan,
kemudian meledak dan melahirkan konflik-konflik horizontal (seperti yang
terjadi di Maluku) dan vertikal (seperti terjadi di Aceh, Riau dan Irian
Jaya). Tuntutan daerah itu muncul secara bersamaan karena dianggap bahwa
setelah puluhan tahun mengalami represi, maka kinilah saatnya harus
bersuara. Sejarah hitam pergumulan pusat dan daerah itu, telah terjadi pada
kasus Timor-Timur, propinsi ke-27 Republik Indonesia, yang harus berpisah
karena kalahnya tawaran otonomi pemerintah pusat dalam jajak pendapat. Hal
itu, adalah satu contoh kasus yang nyata, bagaimana perilaku sentralistis
dan upaya-upaya represif yang menyertainya, ternyata dalam jangka panjang
tidak membuahkan hasil apa-apa, dan bahkan menambah rumit persoalan yang
sebenarnya sederhana. Akibatnya, solusi permasalahannya pun semakin rumit.

SUMBER : http://marcuslaurentiushardianto.wordpress.com/2013/04/12/krisis-multidimensional-indonesia/